Korupsi dan Politik

Banyak yang menilai korupsi dan politik bagaikan patung Dewa Janus yang hidup di zaman romawi kuno. Janus digambarkan sebagai dewa dengan dua wajah menghadap dua arah berbeda namun melekat. Disebutkan bahwa satu wajah memandang hal tentang kebaikan, sedangkan wajah lainnya memandang hal tentang keburukan.

Sudah tidak diragukan lagi bahwa tindakan korupsi merupakan hal yang paling lumrah dijumpai di ranah politik kita. Hampir sebagian besar media massa memberitakan kasus korupsi di setiap harinya. Lantas apa sebenarnya korupsi itu sehingga sangat dekat dengan politik? apakah korupsi merupakan buah telur dari politik? ataukah korupsi adalah sasaran bagi para pelaku politik?

Dewa Janus yang digambarkan seolah-olah merepresentasikan hubungan antara politik dan korupsi semakin marak diamini masyarakat. Ibarat keduanya melekat tapi berbeda arah pandang dan sangat erat kaitannya dengan sifat muka dua. Bagi mereka yang melakukan tindakan korupsi adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi ekspresi wajah dengan merasa bahwa dirinya tidak pernah bersalah dan selalu menampakan kebaikan.

Kasus korupsi yang erat kaitannya dengan konstelasi politik membuat masyarakat merasa resah dan kecewa terhadap sistem politik di Indonesia, tak pelak banyak tindak korupsi di Indonesia pun sudah menjalar sampai akar rumput. Berbeda halnya dengan jaman kepemimpinan Soeharto yang dimana tindak korupsi hanya berada pada pemerintah pusat.

Bukan Transformatif, Melainkan Transaksional

Politik yang dijalankan di Indonesia bukanlah tipe politik yang bersifat transformatif, melainkan bersifat transaksional (Liddle, 2011). Tipe transformasional adalah pemimpin yang mampu membentuk ulang situasi politik dari suatu keadaan kepada keadaan lain, sementara tipe transaksional adalah model kepemimpinan yang mempergunakan kekuasaannya untuk menukarkan dengan posisi yang dapat menguntungkan dirinya. Tipe transaksional cukup untuk menggambarkan realitas yang terjadi di Indonesia.

Sistem politik Indonesia banyak melahirkan jiwa kepemimpinan transaksional, sehingga berakibat pada maraknya tindak korupsi. Secara kelembagaan, sistem kenegaraan di Indonesia pada umumnya sudah cukup akomodatif mengenai hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Namun keberadaan partai politik kartel yang menyelinap diberbagai lembaga negara membuat noda yang sulit diberantas. Hal tersebut tidak lepas dari masih lemahnya Undang-Undang tentang pemilu, misalnya dalam sistem Pemilu proporsional terbuka alias sistem suara terbanyak seharusnya diikuti pula dengan pengaturan kampanye, dana kampanye dan sengketa antar calon anggota legislatif dari satu partai. Secara eksplisit Undang-Undang Pemilu tidak membatasi aturan dana kampanye, sehingga partai politik bisa dengan bebas mencari dana besar-besaran dengan sumber yang tidak bisa diidentifikasi, disinilah peluang besar terjadinya korupsi politik di Indonesia.

Lemahnya regulasi mengenai pemilu, membuat orang-orang yang mempunyai integritas kuat dalam mengelola negara menjadi terhambat karena terkendala soal pendanaan politik, sebaliknya pengusaha justru memiliki peluang besar berkecimpung di dunia politik. Thomas Ferguson dalam Investment Theory of Party Competition (1995) menyatakan bahwa dalam sistem politik yang digerakkan oleh uang (money-driven political system), kebijakan-kebijakan politik tak lebih merupakan perpanjangan kepentingan elite bisnis dan investor. Tak ada makan siang gratis. Sumbangan kepada partai adalah bentuk investasi yang memberikan return berupa kendali atas negara. Kebijakan penyelenggaraan negara pun penuh dengan nuansa transaksional.

Politik transaksional yang menjalar dalam politik Indonesia menyebabkan Indonesia mengalami dekadensi ketokohan, hal tersebut dibuktikan dengan sulit ditemukannya negarawan yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Mungkin hanya Susilo Bambang Yusdoyono (SBY) saja yang mendapatkan apresiasi lebih dari rakyat sehingga mampu memenangkan pilpres selama 2 periode. Berbeda halnya dengan politik Indonesia era 1940 sampai 1950-an yang banyak melahirkan negarawan seperti Mohammad Hatta, Soekarno, HOS Tjokroaminoto, Natsir, KH Hasyim Asyari, dll.

Tingginya pengaruh arus uang dalam perjalanan politik sekarang ini menjadi penyebab lahirnya pemimpin transaksional, dengan begitu kebijakannya pun akan berpangku pada deal-deal politik para elit. Pelan tapi pasti, pusat kekuasaan akan bergeser ke arah plutarchy (penguasaan negara oleh oligarki kaya), dan menjauhi keberpihakan kepada rakyat.

Money-Driven Political System

Tidak ada batasan dana kampanye secara tidak langsung sistem politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh uang. Tidak ada makan siang gratis, setelah kekuasaan didapat maka kebijakannya negara pun tidak lebih dari perpanjangan tangan para investor dan pemodal.

Dalam Money Driven Political System sudah tentu hanya pihak yang memiliki modal saja yang bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Taktis, tindakan suap menyuap menjadi keniscayaan dalam sistem politik yang segalanya diukur oleh uang. Terlebih bila sudah masuk dalam hubungan antara pengusaha dengan parlemen.

Seperti yang sudah diketahui banyak pihak bahwa feodalisme adalah hambatan dalam pemberantasan korupsi. Dalam teori negara patrimonial, relasi elite politik sebagai pemegang kekuasaan dengan rakyat tidak bersifat simetris. Elite politik menguasai sumber daya ekonomi-politik, menguatkan posisinya sebagai patron. Maka siapa pun yang ingin mendapat akses sumber daya ekonomi-politik tersebut harus melayani sang patron (elit politik). Pengusaha sebagai klien harus memposisikan dirinya sebagai pihak yang mampu memuaskan sang patron. Lingkaran korupsi inilah yang marak terjadi dalam hubungan antara patron dengan klien, karena didalamnya banyak transaksi tersembunyi.

Proyek diberikan kepada pengusaha yang dianggap memberikan pelayanan yang memuaskan kepada anggota DPR dan birokrat (patron) . Salah satu contohnya adalah kasus korupsi yang melibatkan Wa Ode Nurhayati dan mafia Banggar lainnya serta kasus penyuapan dua pejabat di Kemenakertrans oleh pengusaha yang dijanjikan mendapat proyek infrastruktur.

Selain itu partai politik sebagai produsen penjabat publik telah gagal menjaga nilai transparansi dan akuntabilitas. Manajemen partai politik pun dipandang buruk karena kerap kali penyeleksian calon penjabat publik lebih dipengaruhi oleh sumbangan uang, bukan berdasarkan kualitas sang calon penjabat. Sehingga jelas bahwa rumus korupsi adalah monopoli kekuasaan (monopoly of power) ditambah diskresi pejabat (discretion of officials) minus accountability.

Maka salah satu langkah strategis untuk mengurangi korupsi politik adalah dengan memberikan aturan mengenai batasan dana kampanye partai politik. Regulasi mengenai dana parpol mutlak dilakukan, termasuk batasan penerimaan ataupun pengeluaran untuk kebutuhan operasional partai. Bila tidak ada regulasi mengenai hal tersebut, pendanaan parpol makin terikat dengan sumbangan gelap pihak ketiga, serta semakin menegaskan hubungan antara politik dan korupsi tercermin dalam patung Dewa Janus, yakni berbeda arah tapi melekat.

Artikel juga diterbitkan di Harian Banten Post  http://bantenpost.com/welcome/pageop/BO0070

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s