Ketika Generasi Muda Bicara 71 Tahun Indonesia

Oleh: Hendra Sunandar[1]

buku jemmy

Tepat 17 Agustus 2016, Indonesia memasuki usia ke 71 tahun. Tentu ini usia yang tidak lagi muda, sehingga sudah seharusnya momentum ini dijadikan ajang untuk terus memperbaiki diri guna menemukan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.

Jemmy Setiawan, mantan aktivis yang menghabiskan waktu di Yogyakarta belum lama ini menulis sebuah buku dengan judul “Nasionalisme Retorika Gombal” yang didalamnya menyoroti nasionalisme dari berbagai aspek.

Buku yang diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo ini terbagi dalam tiga bagian, yakni potret nasionalisme di sudut negeri, redupnya nasionalisme dan menumbuhkembangkan kembali nasionalisme.

Pada bagian pertama, Jemmy menjelaskan tentang konteksualisasi nasionalisme yang terjadi di daerah perbatasan, khususnya suku Dayak. Ia menjelaskan bahwa nasionalisme yang terjadi saat ini kian luntur dan hanya ada dalam retorika pidato saja.

Bagi Jemmy, semangat nasionalisme terbukti efektif sebagai alat perjuangan. Hal itu terbukti ketika bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial. Saat itu, nasionalisme dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi untuk mengetahui siapa lawan dan kawan.

Namun, kini dalam bukunya, Jemmy menjelaskan bahwa  hal itu tinggal kenangan. Melalui cerita yang diperoleh dari Bernadus, ia menjelaskan bahwa simbol kenegaraan itu kian luntur. Jemmy pun menegaskan bahwa jiwa nasionalisme adalah ketika pemimpin negara sebagai patron mampu memberi pengorbanan nyata dalam kehidupan masyaraakat, bukan sebatas wacana dan kata-kata kosong tanpa makna.

Misalnya djielaskan, dahulu pada 17 Desember 1946, tertoreh sejarah bahwa suku Dayak adalah satu-satunya suku di Indonesia yang menyatakan sumpah setia pada Republik Indonesia melalui tata upacara sakral yang dipimpin oleh Cilik Riwut di hadapan Presiden Soekarno di Gedung Agung Istana Presiden, Yogyakarta.

Namun, Jemmy menjelaskan, meskipun begitu pada orde lama masyarakat Kalimantan banyak diperalat untuk gerakan Paraku yakni perang melawan China. Bernadus adalah salah satu referensi yang digunakan Jemmy dalam bukunya ketika menceritakan bagaimana nasionalisme di era orde baru yang dialami masyarakat Kalimantan.

Dalam bukunya dijelaskan, nasionalisme pada orde baru, Soeharto tampil sebagai penguasa yang berdamai dengan Malaysia. Paraku-PGRS mengalami gempuran dan kerusuhan anti-Tionghoa di Kalimantan Barat pada 1967 sebagai rekonsilisasi Jakarta-Kuala Lumpur. Dalam bukunya Jemmy menjelaskan bahwa Paraku-PGRS terlupakan dalam lembaran sejarah seiring kukuhnya Orde Baru.

Selain itu, pada bagian kedua,  Jemmy menyoroti tentang faktor redupnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Beberapa diantaranyam, Ia menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh empat aspek, yakni perilaku pejabat, kecewa terhadap kinerja pemerintah, individualisme etnosentris, kurang tertarik pada budaya sendiri.

Pertama, perilaku pejabat, Jemmy menuturkan bahwa perilaku pejabat yang kurang educated secara moral dan sikap sembrono cenderung lebih mengutamakan kepentingan sendiri dan kelompok dibanding negara hal itu tercermin dari banyaknya pejabat yang etrtangkap oleh KPK. Hal ini menurutnya juga berimbas pada sikap nasionalisme di kalangan generasi muda, seharunys generasi tua mampu memberikan suri tauladan yang baik agar ditiru oleh generasi penerusnya.

Kedua, kecewa atas kinerja pemerintah, Jemmy menekankan bahwa redupnya nasionalisme juga dipengaruhi atas rasa kecewa terhadap kinerja pemerintah. Sebagian pejabat melakukan tindak korupsi dan penyalahgunaan narkoba sehingga menimbulkan rasa kecewa di kalangan anak muda.

Ketiga, individualisme etnosentris, mantan Aktivis Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) ini pun menilai sikap pemuda sendiri cenderung lebih mementingkan daerahnya sendiri secara berlebihan. Bagi Jemmy, sikap ini memicu terbelahnya rasa persatuan bangsa.

Keempat, kurang tertarik pada budaya sendiri, Jemmy menilai bahwa redupnya nasionalisme di kalangan muda disebabkan kurangnya pemahaman tentang kultur dan sejarah bangsanya sendiri. Ia menilai bahwa generasi muda lebih tertarik pada budaya luar yang dianggap sebagai simbol generasi yang mengikuti zaman. Terlebih, Jemmy menilai ada gejala generasi muda malu mengenakan produk lokal karena dianggap sebagai produk yang ketinggalan zaman.

Pada bagian ketiga, Jemmy menyoroti upaya untuk menumbuhkembangkan nasionalisme. Sehingga buku ni tidak saja memberikan kritik terhadap nasionalisme pemuda saat ini, namun juga memberikan solusi atas sebuah permasalahan yang dipaparkan. Oleh karenanya tidak salah jika buku ini menemukan keseimbangannya sendiri.

Jemmy mengatakan bahwa nasionalisme harus diremajakan sehingga selalu ada alasan untuk mencintai bangsa. Setiap pemimpin harus mampu dan inovatif menemukan cara-cara untuk menambah kecintaan bangsa untuk masyarakatnya.

Ia menegaskan bahwa tanpa peremajaan nasionalisme. Rasa kecintaan bangsa akan meredup. Seperti organisme hidup, menuntut adanya kelangsungan hidup yang diperoleh dari makanan yang sehat dan kebutuhan dasar dipenuhi. Hal yang sama juga terjadi dalam kecintaan terhadap bangsa. Jika sudah tidak ada cinta dan peduli, maka masyarakat tidak merasa memiliki dan mencintai.

Selain itu, revitalisasi kewaspadaan nasional menurut Jemmy sebagai upaya untuk meningkatkan nasionalisme. Ia menekankan agar kita semua membuka mata terhadap segala potensi dan tantangan yang harus dihadapi Indonesia sebagai bangsa. Bagi Jemmy, aplikasi kewaspadaan nasional ini melahirkan kemampuan bangsa mendeteksi dan mengenali ancaman. Sehingga dengan sendirinya akan timbul rasa kewaspadaan yang berujung pada tumbuhnya nasionalisme.

Terakhir, Jemmy menekankan agar nasionalisme dimaknai sebagai dengan nilai baru (rejuvensi), yang berarti harus ada kontekstualisasi dalam makna pembebasan nasional yang aktual. Ia juga menekankan agar para pemimpin berani mengambil keputusan yang memiliki sinergitas antar komunitas yang heterogen. Dalam buku ini, Jemmy juga menghimbau agar perbedaan yang ada dapat lebih diarahkan untuk membangun kebersamaan bagi seluruh komponen bangsa.

Sebagai buku yang mengobarkan semangat bagi pembacanya, karya ini layak dibaca bagi siapapun, tanpa mengenai usia, ras dan etnik. Bagi generasi muda, buku ini sebagai pemantik untuk meningkatkan kobaran nasionalisme untuk menghadapi masa depan yang kian kompetitif. Bahkan mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dalam pengantarnya menyebutkan buku ini cukup memberikan gelora bagi pembacanya dan jika gelora itu dikelola dengan baik oleh pemangku kepentingan, tidak berlebihan akan membawa Indonesia dalam usia ke 71 menjadi negara yang lebih kompetitif dalam persiangan gobal. Merdeka!

[1] Penulis adalah lulusan Program Studi Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta. Pemerhati Kebijakan Publik

Parpol Buruk, Presiden Repot

Sistem manajemen Partai Demokrat yang buruk membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut campur urusan partainya dan itu sangat mengganggu kesibukannya dalam mengurus masalahmasalah negara.

SBY dalam kapasitasnya sebagai presiden dan ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) mengambil keputusan mengagetkan dalam beberapa hari terakhir. Sayangnya, keputusan itu hanya untuk kepentingan Partai Demokrat dan tidak memberi manfaat bagi rakyat Indonesia. Setidaknya ada empat poin utama dalam membangun sistem manajemen partai yang baik.

Pertama, derajat kesisteman, yakni proses pelaksanaan fungsi parpol, termasuk penyelesaian konflik dilakukan menurut mekanisme yang sudah disepakati dalam AD/ART. Kedua, identitas nilai, yakni yang berkaitan dengan orientasi kebijakan dan tindakan parpol menurut ideologi atau platform partai. identitas nilai seperti ini tidak hanya tampak pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan parpol, tapi tampak pula pada basis sosial pendukung mereka.

Ketiga, derajat otonomi. Derajat ini berkaitan dengan pembuatan keputusan yang berkait dengan hubungan antara pengurus parpol dan aktor di luar pengurus. Keempat, pengetahuan publik (opini). Derajat ini merujuk pada pertanyaan apakah identitas parpol telah tertanam dalam imajinasi publik seperti yang telah dimaksudkan parpol? Manajemen parpol bisa dikatakan baik apabila telah memenuhi keempat poin utama tersebut.

Dari keempat poin di atas, penulis menilai derajat kesisteman Partai Demokrat memiliki rapor paling buruk dari seluruh poin. Hal tersebut terlihat ketika dengan tegas SBY mengambil alih tugas, fungsi, dan wewenang ketua umum PD, padahal apa yang dilakukan SBY tidak tertera dalam AD/ART partai itu. AD/ART mengatur kebijakan strategis yang menjadi wewenang Majelis Tinggi, Namun tidak termasuk mengambil alih tugas, fungsi, dan wewenang ketua umum.

Pada saat yang sama SBY pun memiliki tugas berat dalam membenahi persoalan-persoalan negara. Meskipun dalam pidato SBY tegas menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam urusan parpol tidak mengganggu fungsi mengurus negara. Bagaimanapun, penulis melihat pidato tersebut hanya sebagai pembelaan diri saja.

Artikel juga diterbitkan di Harian Seputar Indonesia edisi 13/03/2013 http://www.koran-sindo.com/node/299047

Korupsi dan Politik

Banyak yang menilai korupsi dan politik bagaikan patung Dewa Janus yang hidup di zaman romawi kuno. Janus digambarkan sebagai dewa dengan dua wajah menghadap dua arah berbeda namun melekat. Disebutkan bahwa satu wajah memandang hal tentang kebaikan, sedangkan wajah lainnya memandang hal tentang keburukan.

Sudah tidak diragukan lagi bahwa tindakan korupsi merupakan hal yang paling lumrah dijumpai di ranah politik kita. Hampir sebagian besar media massa memberitakan kasus korupsi di setiap harinya. Lantas apa sebenarnya korupsi itu sehingga sangat dekat dengan politik? apakah korupsi merupakan buah telur dari politik? ataukah korupsi adalah sasaran bagi para pelaku politik?

Dewa Janus yang digambarkan seolah-olah merepresentasikan hubungan antara politik dan korupsi semakin marak diamini masyarakat. Ibarat keduanya melekat tapi berbeda arah pandang dan sangat erat kaitannya dengan sifat muka dua. Bagi mereka yang melakukan tindakan korupsi adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi ekspresi wajah dengan merasa bahwa dirinya tidak pernah bersalah dan selalu menampakan kebaikan.

Kasus korupsi yang erat kaitannya dengan konstelasi politik membuat masyarakat merasa resah dan kecewa terhadap sistem politik di Indonesia, tak pelak banyak tindak korupsi di Indonesia pun sudah menjalar sampai akar rumput. Berbeda halnya dengan jaman kepemimpinan Soeharto yang dimana tindak korupsi hanya berada pada pemerintah pusat.

Bukan Transformatif, Melainkan Transaksional

Politik yang dijalankan di Indonesia bukanlah tipe politik yang bersifat transformatif, melainkan bersifat transaksional (Liddle, 2011). Tipe transformasional adalah pemimpin yang mampu membentuk ulang situasi politik dari suatu keadaan kepada keadaan lain, sementara tipe transaksional adalah model kepemimpinan yang mempergunakan kekuasaannya untuk menukarkan dengan posisi yang dapat menguntungkan dirinya. Tipe transaksional cukup untuk menggambarkan realitas yang terjadi di Indonesia.

Sistem politik Indonesia banyak melahirkan jiwa kepemimpinan transaksional, sehingga berakibat pada maraknya tindak korupsi. Secara kelembagaan, sistem kenegaraan di Indonesia pada umumnya sudah cukup akomodatif mengenai hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Namun keberadaan partai politik kartel yang menyelinap diberbagai lembaga negara membuat noda yang sulit diberantas. Hal tersebut tidak lepas dari masih lemahnya Undang-Undang tentang pemilu, misalnya dalam sistem Pemilu proporsional terbuka alias sistem suara terbanyak seharusnya diikuti pula dengan pengaturan kampanye, dana kampanye dan sengketa antar calon anggota legislatif dari satu partai. Secara eksplisit Undang-Undang Pemilu tidak membatasi aturan dana kampanye, sehingga partai politik bisa dengan bebas mencari dana besar-besaran dengan sumber yang tidak bisa diidentifikasi, disinilah peluang besar terjadinya korupsi politik di Indonesia.

Lemahnya regulasi mengenai pemilu, membuat orang-orang yang mempunyai integritas kuat dalam mengelola negara menjadi terhambat karena terkendala soal pendanaan politik, sebaliknya pengusaha justru memiliki peluang besar berkecimpung di dunia politik. Thomas Ferguson dalam Investment Theory of Party Competition (1995) menyatakan bahwa dalam sistem politik yang digerakkan oleh uang (money-driven political system), kebijakan-kebijakan politik tak lebih merupakan perpanjangan kepentingan elite bisnis dan investor. Tak ada makan siang gratis. Sumbangan kepada partai adalah bentuk investasi yang memberikan return berupa kendali atas negara. Kebijakan penyelenggaraan negara pun penuh dengan nuansa transaksional.

Politik transaksional yang menjalar dalam politik Indonesia menyebabkan Indonesia mengalami dekadensi ketokohan, hal tersebut dibuktikan dengan sulit ditemukannya negarawan yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Mungkin hanya Susilo Bambang Yusdoyono (SBY) saja yang mendapatkan apresiasi lebih dari rakyat sehingga mampu memenangkan pilpres selama 2 periode. Berbeda halnya dengan politik Indonesia era 1940 sampai 1950-an yang banyak melahirkan negarawan seperti Mohammad Hatta, Soekarno, HOS Tjokroaminoto, Natsir, KH Hasyim Asyari, dll.

Tingginya pengaruh arus uang dalam perjalanan politik sekarang ini menjadi penyebab lahirnya pemimpin transaksional, dengan begitu kebijakannya pun akan berpangku pada deal-deal politik para elit. Pelan tapi pasti, pusat kekuasaan akan bergeser ke arah plutarchy (penguasaan negara oleh oligarki kaya), dan menjauhi keberpihakan kepada rakyat.

Money-Driven Political System

Tidak ada batasan dana kampanye secara tidak langsung sistem politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh uang. Tidak ada makan siang gratis, setelah kekuasaan didapat maka kebijakannya negara pun tidak lebih dari perpanjangan tangan para investor dan pemodal.

Dalam Money Driven Political System sudah tentu hanya pihak yang memiliki modal saja yang bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Taktis, tindakan suap menyuap menjadi keniscayaan dalam sistem politik yang segalanya diukur oleh uang. Terlebih bila sudah masuk dalam hubungan antara pengusaha dengan parlemen.

Seperti yang sudah diketahui banyak pihak bahwa feodalisme adalah hambatan dalam pemberantasan korupsi. Dalam teori negara patrimonial, relasi elite politik sebagai pemegang kekuasaan dengan rakyat tidak bersifat simetris. Elite politik menguasai sumber daya ekonomi-politik, menguatkan posisinya sebagai patron. Maka siapa pun yang ingin mendapat akses sumber daya ekonomi-politik tersebut harus melayani sang patron (elit politik). Pengusaha sebagai klien harus memposisikan dirinya sebagai pihak yang mampu memuaskan sang patron. Lingkaran korupsi inilah yang marak terjadi dalam hubungan antara patron dengan klien, karena didalamnya banyak transaksi tersembunyi.

Proyek diberikan kepada pengusaha yang dianggap memberikan pelayanan yang memuaskan kepada anggota DPR dan birokrat (patron) . Salah satu contohnya adalah kasus korupsi yang melibatkan Wa Ode Nurhayati dan mafia Banggar lainnya serta kasus penyuapan dua pejabat di Kemenakertrans oleh pengusaha yang dijanjikan mendapat proyek infrastruktur.

Selain itu partai politik sebagai produsen penjabat publik telah gagal menjaga nilai transparansi dan akuntabilitas. Manajemen partai politik pun dipandang buruk karena kerap kali penyeleksian calon penjabat publik lebih dipengaruhi oleh sumbangan uang, bukan berdasarkan kualitas sang calon penjabat. Sehingga jelas bahwa rumus korupsi adalah monopoli kekuasaan (monopoly of power) ditambah diskresi pejabat (discretion of officials) minus accountability.

Maka salah satu langkah strategis untuk mengurangi korupsi politik adalah dengan memberikan aturan mengenai batasan dana kampanye partai politik. Regulasi mengenai dana parpol mutlak dilakukan, termasuk batasan penerimaan ataupun pengeluaran untuk kebutuhan operasional partai. Bila tidak ada regulasi mengenai hal tersebut, pendanaan parpol makin terikat dengan sumbangan gelap pihak ketiga, serta semakin menegaskan hubungan antara politik dan korupsi tercermin dalam patung Dewa Janus, yakni berbeda arah tapi melekat.

Artikel juga diterbitkan di Harian Banten Post  http://bantenpost.com/welcome/pageop/BO0070

Sosiologi Politik Ala Maurice Duverger

Bagi kalangan akademisi, tentu siapa yang tidak kenal sosok Maurice Duverger ? professor Sosiologi Politik pada Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Paris tersebut telah menuliskan banyak buku yang semakin melengkapi khazanah ilmu sosial dewasa ini. Banyak buku yang sudah diterbitkan ke beberapa bahasa, diantaranya adalah buku Sociologie Politique. Atau dalam terbitan bahasa inggris berjudul The Study of Politics, dalam bahasa Indonesia berjudul Sosiologi Politik.

Duverger adalah ilmuan yang bisa dikatakan cukup berani dalam mengemukakan argument ekstremnya. Salah satu yang kontroversi adalah pendapat dia bahwa studi sosiologi politik pada dasarnya adalah sama dengan studi ilmu politik. Mengapa demikian? Saya akan mencoba membahas sekaligus sedikit memberikan counter pada argument tersebut.

Dalam kehidupan intelektual di eropa, khususnya di Prancis, studi sosiologi politik telah dianggap sama saja dengan studi ilmu politik dan tidak lebih luas dari itu. Sebagaimana yang tetera dalam karyanya yang berjudul Socioloqie Politique, dalam bab pendahuluan dijelaskan bahwa sosiologi politik dan ilmu politik adalah sinonim dan sudah mendapat pengakuan di Perancis sebagai cabang dari sosiologi. Pendapat Duverger tersebut bukan tanpa alasan, menurutya, kunci dari pandangannya itu terletak pada konsepnya tentang politik.  bagi Duverger, politik adalah masalah kekuasaan. Menurut dia, kekuasaan adalah seluruh jaringan hubungan yang telah mempunyai model atau pola yang mengandung sifat otoritas. Kekuasaan menurut Duverger erat kaitannya dengan hubungan. Kekuasaan dalam arti hubungan mengandung otoritas mempengaruhi kehidupan politik baik dalam bentuk negara ataupun komunitas.

Menurut Duverger ada dua pengaruh yang di timbulkan dari kekuasaan. Pertama bilamana orang melihat politik pada dasarnya sebagai arena pertarungan. Kekuasaan dijadikan objek dalam merebut dan mempertahankan. Disamping itu ada pula yang menentang dan ingin merebut kekuasaan untuk tujuan yang sama. Dalam hal ini kekuasaan adalah biang konflik. Kedua bilamana orang menganggap politik sebagai upaya untuk menegakan keadilan dan ketertiban.dalam hal ini politik sebagai pelindung kepentingan dan kesejahteraan umum. Melalui paradigma ini kekuasaan memainkan peranan integratif dan meindungi kepentingnan bersama.

Kedua dimensi tersebut selalu muncul dalam kehidupan politik, memang seperti itu lah tergambarkan dalam suasana kontraditif dan ambivalen. Dalam bukunya Duverger mengumpamakan kedua dimensi tersebut sebagai Dewa Janus yang bermuka dua. Dewa Janus adalah dewa di zaman Romawi kuno yang mempunyai muka yang menghadap kearah yan berlawanan, sebagaimana dalam suasana kontradktif dan ambivalen. Jadi politik yang seperti itu lahyang dipahami oleh Duverger. Tidak lain dan tidak bukan adalah kekuasaan. Jadi menurutnya ilmu politik adalah ilmu kekuasaan. Selain itu menurutnya pendekatan sosiologi dipandang sebagai sesuatu yg rill dalam ilmu sosial. Jadi Duverger mengklaim bahwa llmu kekuasaan yang dilihat dari sudut pandang sosiologis sebagai sosiologi politik dan itu sama saja dengan studi ilmu politik, tidak kurang dan tidak lebih.

Orang boleh setuju dan boleh tidak tentang pandangan tersebut, namun pandangan Duverger tersebut telah membuat kalangan akademisi yang menggeluti ilmu poltik menentang keras. Karena pandangan Duverger tersebut telah dianggap mempersempit ruang kajian ilmu politik yang seharusnya sebagai disiplin ilmu yang tersendiri. Saya pun termasuk orang yang menolak pandangan Duverger tersebut. Klaim yang dilakukan Duverger tentang kekuasaan jelas tidak memiliki landasan yang dapat menguatkan argumennya tersebut.

Ilmu politik bukan hanya mengkaji tentang kekuasaan yang sebagaimana Duverger maksudkan. Dewa Janus yang di kumandangkan Duverger sebagai manifestasi dari kekuasaan jelas tidak memberikan arahan yan kuat. Selain dua dimensi yang dijelaskan oleh Duverger tersebut, kekuasaan erat kaitannya juga dengan sosial contract. Kontrak sosial yang telah dirumuskan oleh beberapa diantaranya Hobbes, Rousseau, Locke telah mewarnai unsur baru tentang kekuasaan. Meskipun kontrak sosial dari pandangan tokoh tersebut memiliki point yang berbeda-beda. Kontrak sosial juga dibutuhkan dalam menjalin hubungan antara penguasa dan rakyat. Karena negara yang di sokong oleh kemauan bersama akan membebaskan manusia dari ikatan keinginan, nafsu, dan naluri yang mengecamnya. Dua dimensi kekuasaan dalam pandangan Duverger telah mengabaikan hal ini, jadi menurutnya kekuasaan hanya menyangkut hal baik dan buruk, dan tidak memperhatikan sosial contract didalamnya.

Kontrak sosial juga dapat mempengaruhi kekuasaan itu sendiri. Sehingga penguasa tidak bisa sewenang-wenang menindas rakyat sebagaimana dimensi pertama dalam pandangan Duverger tentang kekuasaan tersebut. dan dengan adanya kontrak sosial hubungan masyarakat dengan penguasa telah memberikan keseimbangan dan kesepakatan, jadi dengan adanya kontrak sosial, dua dimensi kekuasaan dalam pandangan Duverger tersebut mengalami pengaburan.

Selain itu, politik yang dipandang Duverger sebagai ilmu kekuasaan juga tidak memiliki argument yang kuat. Karena kalau politik hanya dipandang sebagai ilmu kekuasaan tentu ini akan mengabaikan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan. Contohnya adalah politik yang juga menyangkut masalah ekonomi. Bagaimana kekuatan ekonomi juga mempengaruhi kekuatan politik, apalagi bila menyangkut kekuatan politik internasional yang mengkaji pola hubungan antar negara.

Pandangan Duverger yang menyamakan Sosiologi Politik dengan Ilmu Politik jelas tidak bisa diterima karena akan mempersempit kajian ilmu politik yang memiliki cakupan luas. Ilmu politik sebagai disiplin tersendiri juga bisa dipandang melalui sisi ekonomi, psikologi, antopologi serta sosiologi sekalipun. Kalaupun politik yang dipandang dari aspek masyarakat bisa saja dipandang sebagai kesatuan sosiologi politik, karena mengkolaborasikan tentang bagaimana strategi mencapai kekuasaan yang dikorelasikan dengan pola perilaku masyarakat. Jadi pandangan Duverger yang menyamakan ilmu politik dengan sosiologi politik jelas tidak memiliki landasan kuat.

Meskipun begitu, karya Duverger, Sociologie Politique telah memberikan kontribusi khazanah keilmuan yang baik dalam menjelaskan kolerasi antara kekuasaan dengan pola perilaku di masyarakat. Termasuk didalamnya membicarakan struktur politik, faktor yang menyebabkan antagonisme politik dan yang terakhir adalah Duverger mampu menjelaskan bagaimana mengubah suasana antagonisme politk menuju suasana yang terintegrasi didalam masyarakat.

Juga diterbitkan di  http://www.rimanews.com/read/20130120/88964/sosiologi-politik-ala-maurice-duverger

Membangun Toleransi dan Menjaga Akidah

Toleransi adalah nilai penting dalam membangun hubungan antar umat beragama yang bermutu, karenanya tidak mungkin ada keharmonisan tanpa adanya toleransi. Keharmonisan tanpa toleransi tidak akan berwujud. Toleransi setengah hati justru akan melahirkan keharmonisan setengah hati pula.

Toleransi yang dialami oleh bangsa Indonesia, termasuk didalamnya adalah toleransi dalam beragama adalah sebuah toleransi yang dipandang setengah hati. Bagaimana tidak? Indonesia masih saja terpengaruh oleh abad pertengahan dalam hal mengamini sebuah kebebasan dan bertoleransi.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditahun 1981 terkait memberikan ucapan ‘Selamat Natal’ adalah sebuah pengharaman bagi umat muslim jelas merupakan suatu ancaman besar bagi masa depan keberagaman di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kondisi kultural bangsa Indonesia yang beragam dan rentan konflik, apalagi apabila menyangkut persoalan agama.

Toleransi setengah hati yang dilakukan MUI telah memberikan garis pemisah antara pemeluk agama di Indonesia, dilain sisi sikap MUI cenderung eksklusif dan sulit menerima perbedaan antar golongan. Padahal Islam yang sesungguhnya adalah islam yang mampu mengayomi semua golongan.

Tujuan mengucapkan ‘Selamat Natal’ kepada umat kristiani bagi umat muslim adalah untuk pergaulan, persaudaraan, dan persahabatan. Ketiganya dilakukan demi kemaslahatan umat. Namun apabila dilihat, akar konflik dari pengucapan ‘Selamat Natal’ bagi umat muslimin adalah suatu kekhawatiran tersendiri bagi umat muslim dalam hal pengaburan akidah.

Beberapa hal penting harus diyakini umat muslim adalah ‘kemaslahatan umat’, sebagai sesama manusia alangkah lebih baik untuk saling menghormati dan bertoleransi. Untuk bisa membangun hubungan harmonis antaragama perlu dicarikan format teologi baru yang bisa menjawab bagaimana sebuah agama seharusnya memandang dirinya dalam hubungan dengan agama lain yakni teologi inklusivis dan pluralis. Lebih jelasnya adalah bagaimana membangun format teologi yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama tanpa menodai akidah dari masing-masing pemeluk agama sedikitpun.

Anggapan yang mengatakan bahwa mengucapkan ‘Selamat Natal’ adalah sebuah larangan bagi umat muslim karena masuk kedalam ranah akidah, saya kira itu terlalu berlebihan. Agama menuntut  agar  kerukunan  umat dipelihara. Oleh karenanya akan berdosa apabila  kerukunan umat dikorbankan  atas  nama agama dan akan berdosa juga apabila kesucian akidah  ternodai atas  nama kerukunan umat. Oleh karenanya keduanya seharusnya saling melengkapi.

Dalam kacamata interaksi sosial dalam Islam, perayaan Natal yang berkaitan  dengan  Isa  Al-Masih, dirayakan oleh umat Kristiani yang pandangannya terhadap Al-Masih tentu berbeda dengan pandangan Islam. Mengucapkan  ‘Selamat Natal’ oleh umat muslim dianggap dapat  menimbulkan  kesalahpahaman  dan dikhawatirkan akan mengalami pengaburan  akidah.  Hal tersebut justru dapat  dipahami sebagai pengakuan akan ketuhanan  Al-Masih,  karena adanya satu  keyakinan mutlak yang bertentangan dengan akidah Islam. Dari sudut pandang tersebut timbulah sebuah larangan   dan   fatwa   haram tentang pengucapan ‘selamat natal’ oleh umat muslim.

Dalam pespektif ini, larangan dalam mengucapkan ‘Selamat Natal’ muncul dalam rangka untuk memelihara akidah dalam islam. Hal tersebut terlihat bahwa larangan mengucapkan ‘selamat natal’ lebih ditujukan kepada   mereka  yang dikhawatirkan kabur akidahnya. Demikian apabila ada seseorang muslim yang  ketika mengucapkannya tetap murni akidahnya atau  mengucapkannya  sesuai  dengan   kandungan   “Selamat Natal”   ala Qur’ani,   kemudian  mempertimbangkan kondisi  dan situasi dimana hal itu diucapkan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan akidah baik bagi dirinya ataupun Muslim yang lain, maka agaknya tidak beralasan  adanya  larangan  pengucapan itu.

Dalam mewujudkan interaksi  sosial  dan  keharmonisan  hubungan, Al-Quran  telah memperkenalkan  satu  bentuk redaksi bahasa, yang dimana lawan bicara  memahami suatu ucapan sesuai dengan    pandangan    atau keyakinannya dan bukan  seperti  yang  dimaksud  oleh pengucapnya. Karena, si  pengucap  sendiri  mengucapkan  dan memahami   redaksi   itu   sesuai   dengan   pandangan   dan keyakinannya. Kalaupun umat kristiani memahami ucapan ‘Selamat Natal’ sesuai  dengan keyakinannya,  maka  biarlah  demikian,  karena  Muslim yang memahami akidahnya akan mengucapkannya sesuai  dengan  garis keyakinannya. Dalam konteks ini kearifan dan kebijaksanaan umat muslim dibutuhkan  dalam  rangka mennjaga interaksi sosial antar pemeluk agama.

Fatwa yang mengatakan haram untuk mengatakan ‘Selamat Natal’ adalah sesuatu yang berlebihan karena seolah-olah menggeneralisir umat muslim, tentu pandangan yang seperti adalah bukan suatu kesalahan karena fatwa dan larangan tersebut memang ditujukan kepada mereka yang dikhawatirkan ternodai akidahnya. Dan tidak salah juga untuk mereka yang membolehkan untuk mengucapkan ‘selamat natal’,  selama  pengucapnya bersikap arif bijaksana dan  tetap  terpelihara  akidahnya. Apalagi diperuntukkan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama karena hal tersebut sangatlah sesuai akidah Islam.

Namun fatwa haram soal mengucapkan ‘Selamat Natal’ oleh umat muslim justru dikhawatirkan akan melahirkan citra negatif tentang islam itu sendiri. Dalam hal ini seolah-olah islam begitu tertutup terhadap perayaan agama lain. Padahal disaat umat muslim merayakan hari raya besar (Idul Fitri dan Idul Adha), umat kristiani dengan segala kemurahan hatinya mampu memberikan ucapan selamat hari raya kepada umat muslim. Tetapi ketika keadaan berubah sebaliknya, umat muslm terlihat sulit untuk memberikan ucapan selamat.

Dengan ini marilah sama-sama umat beragama untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama. Dalam hal ini pluralisme amat dibutuhkan dalam menjawab segala perbedaan, namun jangan sampai pluralisme mempengaruhi akidah yang tertanam di dalam jiwa manusia. Kearifan dan kebijaksanaan pemeluk agama sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keharmomisan antar umat beragama dan juga menjaga akidah yang dipercayai.

Artikel juga diterbitkan di http://bantenpost.com/welcome/pageop/BO0068

Populisme, Corak Partai Politik Masa Kini

Menjelang pemilu 2014, strategi partai politik dalam mencari dukungan sudah ramai diperbincangkan. Tentu masyarakat harus berhati hati dalam mengambil tindakan supaya jangan sampai tertipu oleh janji-janji manis yang dilakukan partai politik. Sikap cerdas bagi setiap masyarakat amat dibutuhkan dalam menjawab janji-janji manis yang dilakukan partai politik, bukan hanya itu saja sikap kritis terhadap demokrasi juga amat dibutuhkan bagi masyarakat.

Pendidikan politik seharusnya menjadi dasar bagi setiap masyarakat apabila ingin sebuah perubahan terjadi. Sikap masyarakat yang mudah terpengaruh oleh janji-janji manis yang terkadang tidak masuk akal tersebut membuat Indonesia selalu saja mendapatkan pemimpin yang salah. Seringkali janji manis tersebut hanya sebuah retorika politik yang berupa angan-angan belaka. Tidak heran beberapa tahun setelah pemerintahan baru berjalan, masyarakat selalu dihiasi oleh rasa kekecewaan yang cukup mendalam, karena adanya ketidaksinkronan antara harapan dan ekspektasi. Dalam pelaksanaan demokrasi tentu hal tersebut bukanlah sesuatu yang menyehatkan.

Tren populisme tersebut menjadi sebuah strategi politik yang semakin laris dipakai oleh sebagian besar partai politik di Indonesia. Ketimpangan pertumbuhan yang tengah dirasakan oleh masyarakat kelas menengah kebawah (the middle class) seperti pengangguran, kemiskinan, masalah kesehatan, eksploitasi SDA menjadi sebuah vitamin bagi tumbuhnya iklim populisme yang semakin subur menghiasi konstelasi politik di Indonesia. Platform partai disusun melalui janji-janji manis pro rakyat sebagai basis utama orientasi perjuangan, meskipun janji manis tersebut seringkali masuk dalam kategori utopis.

Seiring runtuhnya orde baru, ada perubahan mendasar bagi sebagian besar partai politik di Indonesia. Apabila era sebelum reformasi wajah politik Indonesia digambarkan dengan skema “elitis-otoriatarian-militeristik” maka di sekarang ini wajah politik di Indonesia tergambar dengan skema “populis-demokratis-kerakyatan”. Perubahan tersebut hampir semuanya dilakukan bagi setiap partai politik di indonesia. Partai politik yang berhaluan populis pada umumnya lebih mengutamakan kebesaran massa, migrasi kelas sosial dan janji-janji manis yang seringkali tidak masuk akal. Dengan berorientasi pada pertimbangan banyak atau tidaknya basis massa sehingga mengakibatkan kualitas internal organisasi partai politik seperti terabaikan.

Ditambah dengan biaya sistem politik yang mahal membuat segalanya diukur dengan uang, menjadikan partai politik sekarang ini lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek. Dengan keadaan yang sedemikian rupa nampaknya membuat partai politik berlomba-lomba untuk membuat corak partai menjadi populis. Proses berlangsungnya pemilukada DKI Jakarta bisa menjadi bukti otentik bahwa corak populis menjadi strategi paling populer dalam misi mencari basis dukungan bagi setiap calon, seperti cagub-cawagub yang melakukan aksinya dengan turun ke perkampungan kumuh, memberikan obat gratis, sahur bersama warga Jakarta, memberikan janji-janji yang seringkali tidak masuk akal dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan secara terus menerus sehingga kualitas internal partai politik yang seharusnya melahirkan sosok revolusioner justru masuk kedalam perangkap populisme. Klimaksnya adalah partai politik tersebut mengalami kesulitan besar dalam melahirkan sosok teladan.

Dari orientasi perjuangan yang sedemikian rupa, menjadikan partai politik berhaluan populis memiliki kelemahan mendasar dalam mengelola organisasi pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena nilai internal yang dianut partai politik kulturnya sangat berbeda dengan nilai nilai yang berlaku di dalam organisasi pemerintahan.

Organisasi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri seperti kecepatan dalam pengambilan keputusan, kemampuan menyusun program kerja berbasis tepat sasaran, semangat impersonalitas, kemampuan menjalankan konstitusi secara penuh, kesadaran akan tanggung jawab dan lain-lain. Dalam tatanan praktis, karakteristik semacam itu seringkali tidak di transformasikan ke dalam wilayah intra organisasi partai politik. Sehingga tak jarang dijumpai produk partai politik melahirkan sosok yang tidak mampu menjalankan amanat pemerintahan dengan baik dan benar, yang ada justru melahirkan jaringan koruptor.

Populisme Sebagai Korupsi Demokrasi

Terlepas dari pro-kontra mengenai populisme, penulis beranggapan bahwa pendekatan ini adalah sebuah kecelakaan demokrasi. Kaum populis memanfaatkan kesenjangan masyarakat dalam praktek demokrasi demi kepentingan elektoral sesaat, pencitraan yang dilakukan dalam rangka menarik kaum proletar dalam lingkaran basis massa ketimbang tampil sebagai figur politik. Ide populisme yang lahir karena sebuah kesenjangan dalam masyarakat menjadikan sebuah harapan baru yang terkadang tidak masuk akal. Kasus pilkada DKI Jakarta tahun 2012 yang menjadi laboratorium penelitian menunjukan bahwa pendekatan populis menjadi sangat laris bagi setiap cagub-cawagub dengan menawarkan janji-janji tidak masuk akal yang membuat Jakarta seolah-olah menjadi surganya kota. Kalaupun nanti cagub-cawagub tersebut terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, seringkali janji-janji manis yang diutarakan saat kampanye seakan menghilang dari program yang direncanakan atau tidak sepenuhnya dilakukan. Taktis dalam hal ini pengkhianatan terhadap rakyat terjadi secara besar-besaran.

Kemunculan populisme lebih disebabkan karena dorongan dan tuntutan atas mahalnya ongkos kampanye, setiap partai politik pastinya tidak ingin mengalami kerugian pasca pemilu, oleh karenanya semakin besar ongkos partai politik dalam membiayai kampanye bisa menjadi dorongan kuat bagi kemunculan partai politik berhaluan populis dalam menyiapkan strategi membangkitkan pencitraan di mata publik. Populisme seringkali dicap sebagai benalu kebebasan, migrasi kelas sosial menjadi salah satu yang paling rutin.  Dalam sebuah survey yang dirilis oleh Economict Intelligence Unit tahun 2010, indeks demokrasi Indonesia pada posisi 60 dari 167 negara. Kalah dari negara tetangga seperti Papua Nugini (59) serta Thailand (57).  Secara implisit, salah satu yang menyebabkan indeks demokrasi Indonesia kalah dari negara tetangga adalah corak populis yang dianut para elit pemerintahan dalam menyikapi kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Para elit pemerintahan berhaluan populis lebih khawatir kehilangan popularitasnya ketimbang memberikan sebuah kebijakan yang baik meskipun hal tersebut berlawanan dengan arus opini dan harapan publik. Karena pencitraan menjadi sebuah basis pokok dalam perjuangan sehingga kerap kali elit pemerintah mengalami ketakutan dalam mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan publik.

Tatanan demokrasi yang tidak sehat seperti ini merupakan sinyal bahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjelang pemilu besar tahun 2014 diperkirakan tren populisme masih akan menjadi corak dominan bagi setiap partai politik dalam menyiapkan strategi elektoral. Nuansa populisme juga memberikan kontribusi besar bagi bobroknya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang selalu saja mendapatkan raport merah. Untuk mengubah hal tersebut kecerdasan bagi setiap masyarakat dalam menjawab serangan populisme sangat dibutuhkan dalam upaya membentuk tatanan pola pemerintahan yang baik dan tidak hanya pencitraan belaka.

 

Hendra Sunandar
Mahasiswa Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Artikel juga dimuat di halaman http://kabarpolitik.com/2012/08/22/populisme-corak-partai-politik-masa-kini/

Kokohnya Kekuatan Islam Masa Lalu dan Suramnya Partai Islam Masa Kini

Sebagai motor penggerak dalam menghadapi bangsa kolonial, dalam perjalannya Islam justru mengalami pemerosotan dukungan dalam kancah perpolitikan.

Tidak lupa ketika jepang datang untuk menjajah Indonesia. umat islam dari  berbagai kalangan bergabung dengan MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia) yang bertujuan untuk menampung kekuatan Islam dalam visi melawan penjajah, hingga sampai pada akhirnya dibubarkan Jepang karena dianggap berbahaya bagi kepentingan Jepang.

Sebagai gantinya didirikanlah Maysumi oleh Jepang sebagai pengganti MIAI, tentu Masyumi disini sangat kental dengan kepentingan dan kendalikan oleh Jepang, meski begitu berkat kelihaian, ulama islam pada saat itu mampu memanfaatkan keadaan yang dimana umat islam dipersatukan oleh wadah yang bernama Masyumi, dan disini dimulailah gerakan bawah tanah dalam melawan penjajah Jepang secara tersembunyi yang dilakukan umat islam.

Islam pada saat itu digunakan sebagai alat persatuan dalam mengusir penjajah, meski juga terdapat kelompok agama lain yang membantu dalam mengusir penjajah. Hingga sampai pada akhirnya terselenggaralah pemilihan umum tahun 1955 dalam kabinet Burhanuddin Harahap dan total suara partai islam mencapai 43%.

Tingginya dukungan partai islam pada zaman orde lama, tidak terlihat pada pemilihan umum 1999 yang hanya mencapai total suara 36%,  partai islam (PKS, PBB, PPP) dan partai berbasis masa islam (PKB, PAN) terus mengalami pemerosotan suara sampai pada pemilihan umum 2009 yang mendapat dukungan tidak lebih dari 30%,

Meskipun pada pemilihan umum tahun 2004 partai islam dan partai berbasis massa islam mengalami kenaikan menjadi 38 % dari pemilihan umum sebelumnya, namun apabila dilihat dari dinamika perubahan perilaku masyarakat sekarang ini, diprediksi total dukungan partai islam di pemilihan umum 2014 akan mengalami penurunan suara.

Hal tersebut disebabkan karena fenomena politik aliran sudah tidak lagi berpengaruh sebagai penyumbang elektabilitas partai politik. Perilaku pemilih untuk kategori muslim santri dan muslim abangan menjadi sulit untuk ditebak. Secara normatif, muslim santri yakni umat muslim yang memiliki ketaaatan terhadap nilai-nilai agama yang kuat seharusnya lebih cenderung memilih partai islam, berbeda dengan muslim abangan yakni umat muslim dengan ketaatan terhadap agama yang kurang cenderung memilih partai nasionalis, namun di era reformasi teori tersebut gagal menjadi pisau analisis. Faktanya pada pemilihan umum 1999, mayoritas dukungan PDI Perjuangan (63%) diperoleh dari kategori muslim santri, begitupun dengan Pilpres 2004 yakni sebanyak 65% suara nahdliyin beralih ke pasangan SBY-JK.

Selain itu di era reformasi, gejala gerakan de-ideologisasi semakin menular ke partai politik, imbasnya adalah partai politik tidak lagi memiliki bassis ideologi yang kuat, melainkan hanya kekuatan media massa dan uang sebagai tameng, seperti yang sudah diketahui partai islam dan partai berbassis massa islam pada umumnya tidak memiliki kekuatan finansial yang memadai.

Pada umumnya partai nasionalis berhasil melakukan strategi political centrism dan mengambil suara pemilih muslim tanpa meninggalkan captive market tradisional mereka. Dalam fenomena di Indonesia, porsi terbesar pemilih memang berada di tengah, oleh karena itu partai politik di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi partai tengah dalam tujuan untuk menarik konstituen.

Melihat hal itu, partai nasionalis lebih sukses melakukan pergeseran paradigma dari posisioning partai yang awalnya dicap kurang ramah terhadap agenda religious menjadi lebih menerima aspirasi umat islam, tebukti dari dukungan Golkar dan Partai Demokrat terhadap Sisdiknas dan RUU anti-poligami mampu merebut simpati pemilih beragama islam.

Seperti contoh lainnya adalah Partai Demokrat dan Golkar membentuk organisasi sayap khusus untuk pemilih muslim, bahkan PDI Perjuangan yang dianggap partai kurang islam juga mendirikan Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI), hal yang sama juga dilakukan Gerindra dengan mendirikan Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA).

Pergeseran paradigma posisioning politik juga dilakukan oleh partai islam yakni diantaranya adalah PKB dan PAN yang mendekralasikan diri sebagai partai pluralis, belakangan hal yang sama juga dilakukan PKS yang memproklamirkan diri sebagai partai terbuka.

Namun dalam hal ini pergeseran paradigma posisioning politik lebih berhasil dilakukan oleh partai nasionalis, terbukti dari banyaknya umat muslim santri yang lebih memilih partai nasionalis ketimbang partai islam. Komitmen PKB dan PAN sebagai partai pluralis belum mampu menarik pemilih non-Muslim. Bahkan hal buruk bisa saja terjadi jika pemiih muslim mengalami disorientasi Karena partai islam mengubah platform-nya menjadi partai pluralis dan terbuka.

Kesuksesan partai nasionalis dalam melakukan perubahan paradigma posisioning politik, menjadi vitamin bagi keberlangsungan partai nasionalis dalam jangka panjang, berbeda dengan nasib partai islam yang dengan relanya melakukan perubahan posisioning politik demi menarik konstituen, namun strategi yang dilakukan partai islam terus mengalami kegagalan.

Hal terburuk dan resiko yang dialami partai islam adalah pemilih militan justru akan kecewa dengan perubahan paradigma tersebut, jika partai islam tidak segera berbenah diri maka sebagian besar pemilih militan tersebut akan merubah dukungannya kepada partai nasionalis, karena anggapan bahwa partai nasionalis justru lebih islami ketimbang partai islam, ditambah dengan kasus money politics atau jual-beli proses pencalonan non kader yang kerap dilakukan partai islam seperti contoh yang kontoversial adalah eks Wakil Kapolri, Jendral Polisi (Purn.) Adang Daradjatun, yang diduga memberikan “mahar politik” kepada PKS sebagai imbalan pencalonannya dalam pelilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2007.

Jika partai islam tidak berbenah diri dalam menyambut pemilihan umum 2014 jangan harap dukungan partai islam akan mengalami kenaikan seperti tahun 2004, bahkan banyak yang menilai partai islam kedepannya akan semakin suram. Seharusnya romatisme kejayaan islam masa lalu mampu menjadi motivasi dan pelecut semangat partai islam dalam menempuh tantangan kedepan.

 

Artikel juga dimuat di halaman http://tangerangnews.com/baca/2012/12/24/8844/kokohnya-kekuatan-islam-masalalu-dan-suramnya-partai-islam-masa-kini