Demi Pemberantasan Korupsi, DPR Pelit !

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang pada tujuannya dibentuk untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Keberadaan KPK merupakan cerminan era reformasi yang berkaca pada era orde baru demi  mewujudkan sebuah Negara yang jujur, adil dan bersih. Tentu dalam menjalankan misinya, KPK tidaklah mampu bekerja secara sendirian, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil rakyat wajib hukumnya untuk membantu proses dalam mendukung kinerja KPK.

Tetapi relitanya DPR dalam hal ini komisi III justru seakan akan menghalangi laju KPK dalam misinya memberantas korupsi. Hal ini terlihat dari sikap DPR yang tak kunjung menyetujui permohonan KPK untuk membangun gedung baru. DPR seakan pelit dalam hal ini, padahal pembangunan gedung baru KPK merupakan tonggak baru lahirnya semangat untuk memberantas korupsi di republik ini.

Sungguh ironis bahwa sejak 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan anggaran senilai Rp 166 miliar untuk membangun gedung baru, tetapi belum juga disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Giliran untuk merenovasi toilet dengan harga 2M, semangat DPR seakan menggebu-gebu, tetapi untuk memperlancar sarana pemberantasan korupsi, DPR terlihat pelit. Dalam hal ini KPK bagaikan anak kandung yang di buang.

Hal itu cukup menyedihkan apabila di bandingkan dengan lembaga pemberantasan korupsi di Malaysia yang bernama Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC). Saat kini, MACC sudah memiliki kurang lebih 5.000 pegawai, jauh berbeda dengan KPK yang hanya memiliki 700-an pegawai. Dalam hitungan standar gedung KPK seharusnya hanya mampu menampung sekitar 350-an pegawai. Belum lagi kondisi gedung KPK yang sudah berumur 31 tahun. Umur bangunan dan kondisi kelebihan kapasitas itu justru sangat berbahaya untuk 2-3 tahun ke depan.  Padahal jika ditilik dari aspek historis, KPK lahir terlebih dahulu yang lahir yakni pada 2003 ketimbang MACC di tahun 2009. Tetapi dilihat dari aspek fasilitas MACC justru lebih baik dari KPK, padahal proses berdirinya MACC telah belajar banyak dari KPK dalam misinya untuk memberantas tuntas kasus korupsi. Dalam hal ini tak heran apabila Indonesia di tempatkan sebagai Negara paling korup di kawasan Asian Pasific dalam penelitian yang dilakukan oleh “Political & Economic Risk Consultancy” (PERC).

Untuk pembangunan gedung saja, DPR seakan pelit dalam kebijakannya, padahal pembangunan gedung baru yang lebih besar akan mampu menampung pegawai yang lebih banyak lagi dan semakin banyak membantu dalam mempercepat proses pemberantasan korupsi di negeri ini, mengingat kasus korupsi di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan.

Tak heran apabila seluruh elemen masyarakat Indonesia membondong bondong turun ke jalan untuk mengumpulkan koin demi melancarkan dana untuk pembangunan gedung KPK. Hal ini menandakan bahwa masyarakat jelata dan masyarakat miskin lebih peduli dalam membantu KPK dalam memberantas korupsi ketimbang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi masyarakat yang melakukan pengumpulan koin untuk KPK di pinggir jalan jelas lebih masuk akal ketimbang berharap persetujuan anggaran dari DPR yang tidak memihak kepada aspirasi rakyat.

 

Tak ada yang salah dengan aksi masyarakat dengan melakukan saweran pengumpulan dana untuk pembangunan gedung KPK  asal dikelola secara professional dan akuntabel. Karena pada dasarnya  ini juga bentuk dukungan pemberantasan korupsi dan juga merupakan cerminan serta ekspresi masyarakat yang geram dengan rentetan tindakan korupsi yang kian merajalela di negeri ini. Sikap DPR yang seakan menilai aksi tersebut adalah sesuatu yang memalukan adalah sebuah sikap yang sangat keliru. Karena pada hakekatnya melakukan tindakan korupsi itu lebih dari sangat memalukan ketimbang melakukan aksi sawaran di jalanan. Melakukan aksi saweran demi pemberantasan korupsi merupakan salah satu cerminan sikap cinta tanah air dan bangsa, mengingat korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan tentu dalam hal ini jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mampu menampung aspirasi rakyat melalui kebijakan APBN tak ada salahnya apabila masyarakat ikut turun tangan secara langsung.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s