Presiden Non Muslim? Why Not ?

Diskursus mengenai pemimpin non muslim di negara muslim kembali mencuat, setelah terjadi polemik yang dilakukan Rhoma Irama dalam suatu ceramah salat Tarawih yang menghimbau masyarakat DKI, terkait Pilkada Gubernur, agar lebih memilih pemimpin muslim. Ini dikaitkan dengan pasangan Jokowi – Ahok, di mana Basuki Cahya Purnama (Ahok) dikatakan non muslim. Dan orang tua Jokowi juga dinyatakan non muslim, yang ternyata tidak benar. Sebenarnya hal tersebut adalah permasalahan klasik. Lantas, setelah Rhoma Irama dinyatakan tidak bersalah oleh Panwaslu, bukan berarti ini adalah kasus yang akan selesai sampai disini. Apabila tidak ada refleksi akan semangat demokrasi dan kesamaan hak maka kasus yang sama kemungkinan bisa akan terjadi di pemilihan umum yang akan datang. Demokrasi yang melibatkan agama sebagai dasar mengambil sikap tidak akan memberikan buah bagi pohon demokrasi, yang ada justu akan mengalami kebusukan yang tidak akan pernah selesai.

Dalam Al Quran surah An-Nissa ayat 144, memang benar telah dijelaskan “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang mu’min. inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?” namun sayangnya sebagian besar ustadz masa kini masih terpengaruh oleh kehidupan pada jaman pertengahan. Alhasil pemaknaan ayat secara tekstual tidak dapat dihindari, hal tersebut berimplikasi pada stigmatisasi terhadap kelompok lain seperti musyrik,  murtad, kafir dan lain-lain. Kalau dalam istilah yang dipakai oleh Khaled Abou el-Fadl disebut sebagai hermeneutika otoriter. Menurutnya hermeneutika otoriter terjadi ketika mekanisme pencarian makna teks ditundukan dari teks ke dalam pembacaan yang subjektif dan selektif.

Padahal jika diteliti lebih lanjut, pandangan fiqih siyasah klasik yang mendiskriminasikan non muslim lebih didasarkan pada ayat-ayat Madaniyyah. Dan bukan rahasia umum lagi kalau ayat-ayat madaniyyah memang sarat dengan sifat eksklusif dan diskriminatif. Sangat berbeda dengan ayat-ayat makiyyah yang lebih menekankan martabat, keadilan, tanpa membedakan jenis kelamin, kesamaan hak, keyakinan keagamaan, ras dan lain-lain. Sebelum memecahkan permasalahan yang sedemikian kompleks, perlu diingat bahwa prinsip islam adalah kebebasan dan keadilan. Wajib diketahui bahwa kedua prinsip tersebut pernah menjadi dua pilar penting yang diperjuangkan umat islam. Sejarah mencatat, para khalifah semisal Abu Bakar as-Sidiq dan Umar bin Khatab, semasa menjalani tugasnya selalu mengingatkan pengikutnya untuk melakukan kritik, demi meluruskan langkah-langkah yang dilakukannya. Deklarasi semacam itu, dapat dimaknai sebagai wujud kesadaran akan pentingnya menjaga prinsip kebebasan dan keadilan.

Dengan berasaskan pada prinsip islam yakni kebebasan dan keadilan, ditambah dengan era reformasi yang menjunjung tinggi asas kesamaan hak bagi warga negara yang sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, tentu tidak ada larangan soal pemimpin non muslim di Indonesia, pandangan fiqih klasik sudah tidak mampu lagi merepresentasi suasana demokratis yang proporsional. Dalam negara yang mayoritas muslim dan menjungjung tinggi nilai demokrasi tentu pandangan fiqih klasik tersebut sudah saatnya direformasi.

Konsep naskh lama yang menganggap ayat madaniyyah menghapus ayat makiyyah sudah seharusnya dibalik, yakni menjadi ayat makiyyahlah yang seharusnya menghapus ayat madaniyyah atau yang disebut dengan evolusi syariah. Hal tersebut sebagaimana yang pernah di ucapkan oleh Mahmoud Mohammad Thaha (ulama Sudan yang juga pendiri The Republican Brothers). Dalam kehidupan modern saat ini, ayat-ayat makiyyahlah yang sangat relevan digunakan sebagai acuan, karena bersifat universal dan lebih mengutamakan prinsip kebebasan dan keadilan yang sebagaimana di contohkan oleh Nabi Muhammad serta para sahabatnya. Teori nask baru tersebut berdasarkan pada surat Al-Baqoroh ayat 106 yang artinya:

“Ayat mana saja yang Kami naskhkan, atau Kami tunda (pelaksanaannya) Kami datangkan ayat yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” (QS Al-Baqarah : 106)

Dengan berkaca pada ayat tersebut sudah jelas bahwa ayat madaniyyah (ekslusif) dianggap sebagai tawaran kedua Allah bagi Nabi Muhammad SAW setelah tawaran pertama-Nya yakni ayat makiyyah (inklusif) ditolak karena pelaksanaannya belum tiba. Untuk kondisi abad 20 yang sudah sangat berbeda dengan masa kekhalifahan maka tidak ada salahnya apabila memberlakukan kembali ayat-ayat yang sebelumnya ditunda (makiyyah).

Pandangan berbagai ulama di timur tengah seperti Mahmoud Mohammad Thaha, Ahmad An-Naim, Thariq Al-Bisri, Muhammad Said Al-Ashmawi, Hasan Hanafi menilai bahwa ayat makiyyah adalah sentral bagi ajaran islam. Ayat-ayat tersebutlah yang akan mampu mengakomodasi prinsip islam yang sesungguhnya yakni keadilan, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ayat makiyyah yang menyerukan egalitarianism tidak dapat di aplikasikan pada abad ke 7 karena kondisi riil masyarakat ketika itu masih menuntut adanya pembangunan identitas bagi kaum muslim. Dan abad ke 20 adalah waktu yang tepat untuk memberlakukan kembali ayat-ayat makiyyah yang telah mengalami penundaan selama 13 abad.

Di masa kontemorer, ayat-ayat madaniyyah sudah tidak relevan lagi di sebagai acuan dalam bertindak, sebagai gantinya yang perlu di jadikan landasan adalah ayat-ayat makiyyah yang mengajarkan persamaan universal seluruh umat manusia, tanpa memandang agama yang dipeluknya. Sebagaimana dalam surat Al-Hujarat ayat 13:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu”

Pesan yang tercantum dalam ayat tersebut sangatlah mencerahkan, dan seharusnya menjadi rujukan bagi para pendakwah masa kini untuk senantiasa memberikan pengarahan yang berasaskan keadilan.

Dalam wilayah yang menganut prinsip pluralisme (baca: Indonesia) seharusnya tidak usah di perdebatkan lagi soal pemimpin non muslim di negara muslim, sebab secara sudut pandang hukum di Indonesia sejak 1945, secara eksplisit tidak ada larangan bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin, tanpa memandang agama, suku, ras dan etnis. Asal pemimpin tersebut berkualitas dan bersikap adil maka latar belakang agama tidak seharusnya lagi diperdebatkan, toh pemimpin yang beragama islam juga kerap kali menunjukan sikap yang tidak islami. Semoga tulisan ini mampu memberikan pemahaman yang hakiki tentang apa itu islam. Karena pola pikir ustadz masa kini masih terpengaruh oleh ide-ide jaman pertengahan. Ulama seperti Sayyid Quthub, Taqiyuddin An-Nabbani, Hassan Al-Banna, Al-Maududi, Al-Mawadi dan lain-lain masih menjadi tokoh sentral yang kerap kali menjadi tolak ukur kebenaran para ustadz di Indonesia, padahal sesungguhnya itu tidak tepat.

One response to “Presiden Non Muslim? Why Not ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s