Potret Demokrasi Indonesia

Demokrasi kini dianggap sebagai pengorganisasian kehidupan yang paling mencerminkan kehendak bersama, tak jarang pasca runtuhnya rezim Soeharto banyak masyarakat Indonesia yang mengharapkan pelaksanaan demokrasi secara menyeluruh. Melalui demokrasi setiap orang banyak yang mengharapkan keputusan-keputusan yang menentukan kehidupan yang kompetibel dan kolektif. Banyak juga yang mengharapkan demokrasi akan mampu mengurangi rasa ketidakadilan.

Masyarakat Indonesia percaya dengan mekanisme politik seperti ini sehingga memunculkan harapan bahwa demokrasi seakan identik dengan kebebasan, keadilan dan persaudaraan.
Sekian banyak masyarakat yang sangat mengharapkan buah dari demokrasi secara nyata, bukan hanya sekadar mengkhayal pada romantisme demokrasi.

Tak pelak ketika demokrasi secara mata terbuka tidak menghasilkan apa yang diharapkan tentu ini menjadi sebuah kekecewaan besar di kalangan masyarakat. Ironisnya demokrasi justru melahirkan sesuatu yang sangat tidak diharapkan seperti kemiskinan di mana-mana, tidak adanya rasa keamanan, cenderung meminggirkan kelompok minoritas dalam posisi yang rentan serta tindakan korupsi semakin merajalela.

Yang terjadi di masyarakat justru yang berkembang hanyalah konflik kepentingan yang saling mendominasi. Kaum minoritas terlihat hanyalah menjadi boneka yang hanya dijadikan alat untuk melanggengkan kepentingan suatu golongan tanpa bisa menyuarakan aspirasi secara substansi.

Dalam sebuah sistem politik demokrasi tentu ada yang namanya wakil rakyat (DPR) dalam fungsinya sebagai wakil rakyat yang secara esensi seharusnya membela kepentingan rakyat secara keseluruhan. Tetapi ironis ketika wakil rakyat dalam hal ini hanyalah membela kepentingan golongan (Partai Politik) serta mengabaikan aspirasi dan keinginan masyarakat kelas menengah kebawah (The Middle Class).

Dalam faktanya wakil rakyat hanya memiliki sebuah tujuan dan kepentingan tersendiri, mereka dapat melakukan sesuatu dan melakukan tindakan yang sangat tidak mungkin dapat amati oleh masyarakat dan dimonitor oleh rakyat banyak.

Mekanisme politik yang seperti ini tentu tidaklah efektif seperti yang dijanjikan karena pada akhirnya hanya beberapa orang yang menjalankan kekuasaan itu. Masyarakat kelas menengah ke bawah selalu dalam posisi paling bawah yang hanya mengharapkan belas kasihan negara.

Tak heran apabila banyak masyarakat merasa kurang puas dengan sistem politik yang seperti ini, sehingga masyarakat selalu dipenuhi dengan tindakan pencurian, kejahatan, fitnah, saling tindas serta pembunuhan.

Aksi yang sama juga kerap kali dilakukan oleh para pemimpin republik ini teutama yang disebabkan pertarungan antar kepentingan.

Ketika rakyat menjerit menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari hari, para wakil rakyat justru sibuk mengusulkan kenaikan gaji dan menuntut fasilitas yang lebih baik bagi diri mereka sendiri.

Saat keprihatinan bangsa ini terarah pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang acap kali menjadi trending topic justru para pelaku kejahatan seperti tidak merasa bersalah sama sekali.

Ketika para wakil rakyat terseret dugaan kasus korupsi senilai miliaran rupiah, bermacam alat bukti sudah ditemukan yang esensinya merupakan sebuah jalan lebar menuju jeruji besi. Tetapi tetap saja para pelaku dugaan korupsi berakhir pada vonis bebas.

Hal ini menandakan bahwa aparat penegak hukum sekiranya masih belum mampu menahan tekanan intervensi dan pengaruh kepentingan dalam sebuah konstelasi politik nasional. Juga belum mampu menjalankan tugasnya secara intoleran terhadap para pelaku kejahatan. Padahal kunci dari negara demokratis adalah pelaksanaan hukum secara prosedural dan tegas.

Lantas kalau penegak hukum saja bersikap loyo dan hukum tidak  ditegakkan, bukankah akan membuat suatu negara tersebut akan mengalami instabilitas?

Koruptor Tidak Merasa Dirinya Bersalah
Sering kali para aktor politik nasional dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perihal pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi yang membelitnya. Semua masyarakat berharap pemanggilannya tentu merupakan sebuah awal berjalannya proses hukum yang adil dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Ketika hakim sudah menyatakan vonis bersalah, sang koruptor sering kali menunjukan ekspresi wajah yang tidak bersalah. Mengapa demikian?

Apakah ekspresi tidak bersalah tersebut lahir dari sebuah perasaan yang secara riil berasal dari dalam diri sang koruptor atau hanya sekadar face poker? Ada berbagai perpektif untuk mampu menjawab hal tersebut. Tetapi yang sekiranya layak untuk menanggapi pertanyaan tersebut adalah bahwa sebuah fakta mengenai mahalnya sistem politik di Indonesia yang mendasar pada money power menyebabkan seorang politisi untuk berusaha merauk uang sebanyak banyaknya demi upaya kepentingan partai politiknya.

Sebuah kalimat singkat yang mampu menjelaskan sistem politik Indonesia yakni “who its more money it’s the winner”. Tidak ada kebijakan dari negara terkait batasan dana partai politik jelas menghasilkan sebuah tatanan politik yang pragmatis dan uang adalah sebuah basic ideology partai politik masa kini. Maka tidak heran tindakan korupsi kian merajalela dalam kancah perpolitikan nasional dan semakin klimaks ketika Indonesia di tempatkan sebagai negara paling korup se-Asia Pasifik.

Melihat kondisi tersebut yang menjadikan korupsi sebagai sesuatu tindakan yang sering kali terjadi sebagai tuntutan atas sebuah sistem politik Indonesia tidak heran apabila praktik korupsi dinilai menjadi sebuah kebiasaan dalam pergulatan politik nasional demi memenuhi kepentingan golongan (partai politik).

Keberadaan tindakan korupsi yang semakin merajalela ini menyiratkan bahwa korupsi sudah menjadi sebuah kebiasaan sosial. Karena banyak orang yang melakukan tindakan korupsi menjadikan kejahatan ini sebagai sesuatu yang biasa, bahkan seakan-akan kebiasaan tersebut bisa menciptakan sebuah hak bagi para penjabat untuk melakukan kejahatannya itu.

Maka tidak heran apabila sering kali kita melihat para koruptor yang sudah divonis bersalah oleh hakim tetapi dalam kemunculannya di media seperti merasa dirinya tidak bersalah.

Menjauhnya Hubungan Antara Filsafat Politik dengan Politik Praktis  
Pengamat politik global Francis Fukuyama menilai ancaman terbesar abad 21 ini adalah “Negara gagal”. Negara gagal ini antara lain menyandang status kemiskinan, pengangguran, korupsi,  konflik antar kelompok dan aksi terror.

Hal tersebut sudah dibuktikan melalui Indeks Negara Gagal (Failed State Index (FSI) 2012 yang dipublikasikan di Washington DC, yang menempatkan Indonesia masuk ke dalam peringkat 63 negara gagal.

Tak bisa dipungkiri bahwa kondisi Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Ini bisa dikatakan sebagai salah satu dampak dari keberadaan sistem politik Indonesia yang berorientasi pada uang, bukan pada moral.

Dengan kondisi sistem politik “money oriented” arus perputaran uang begitu dengan cepatnya, hal tersebut juga didukung oleh mekanisme pasar bebas yang semakin meluluhlantahkan keberadaan masyarakat kelas menengah kebawah dan semakin menguntungkan pemilik modal.

Ditambah dengan keberadaan penegak hukum yang dinilai masih lamban dalam menjalankan tugasnya, dalam kondisi Indonesia seperti ini tak pelak menimbulkan suatu konsepsi bahwa hukum hanya mampu berpihak kepada sang pemilik modal serta memberatkan kelas menengah ke bawah.

Begitulah permasalahan yang cukup serius yang dihadapi bangsa Indonesia yakni memburuknya hubungan antara filsafat politik dengan perkembangan politik itu sendiri. Karena untuk membangun suatu disiplin, filsafat politik harus mampu memaparkan pernyataan normatif yang terkait dengan politik yang baik.

Para politisi dan pembuat kebijakan cenderung menjauhi dari prinsip serta pengertian yang menjadi struktur pemikiran politik. Kecenderungan tersebut disebabkan obsesi kebutuhan untuk mendapatkan dukungan serta terfokus pada mobilisasi massa dan menghalalkan segala cara demi kepentingan masing-masing, sehingga melupakan poin penting dalam struktur dan mekanisme pengambilan kebijakan secara baik dan benar.

Tentu saja filsafat politik tidak boleh larut dalam normativitas dan utopia. Karena hal ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi kongkret dan realitas perilaku para politisi dan pembuat kebijakan.

Menjauhnya filsafat politik dengan kondisi dan realitas para pelakunya membuat sebuah kegaduhan dalam sebuah konstelasi politik. Apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus maka dikhawatirkan akan menjadi sebuah bumerang bagi masa depan bangsa.

Apabila tidak ada sebuah pembenahan dan kesadaran dalam pengambilan kebijakan politik dan sistem perpolitikan, Indonesia tetap didominasi oleh kekuatan uang. Bukan didominasi oleh kekuatan moral para pelakunya. Maka posisi Indonesia bisa saja terus merosot sampai pada angka mendasar sebagai negara gagal, karena kunci dari negara yang berkeadaban adalah adanya pemimpin yang berkualitas.

 

Artikel ini juga di muat di halaman http://www.beritasatu.com/blog/nasional-internasional/1845-potret-demokrasi-indonesia.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s