Populisme, Corak Partai Politik Masa Kini

Menjelang pemilu 2014, strategi partai politik dalam mencari dukungan sudah ramai diperbincangkan. Tentu masyarakat harus berhati hati dalam mengambil tindakan supaya jangan sampai tertipu oleh janji-janji manis yang dilakukan partai politik. Sikap cerdas bagi setiap masyarakat amat dibutuhkan dalam menjawab janji-janji manis yang dilakukan partai politik, bukan hanya itu saja sikap kritis terhadap demokrasi juga amat dibutuhkan bagi masyarakat.

Pendidikan politik seharusnya menjadi dasar bagi setiap masyarakat apabila ingin sebuah perubahan terjadi. Sikap masyarakat yang mudah terpengaruh oleh janji-janji manis yang terkadang tidak masuk akal tersebut membuat Indonesia selalu saja mendapatkan pemimpin yang salah. Seringkali janji manis tersebut hanya sebuah retorika politik yang berupa angan-angan belaka. Tidak heran beberapa tahun setelah pemerintahan baru berjalan, masyarakat selalu dihiasi oleh rasa kekecewaan yang cukup mendalam, karena adanya ketidaksinkronan antara harapan dan ekspektasi. Dalam pelaksanaan demokrasi tentu hal tersebut bukanlah sesuatu yang menyehatkan.

Tren populisme tersebut menjadi sebuah strategi politik yang semakin laris dipakai oleh sebagian besar partai politik di Indonesia. Ketimpangan pertumbuhan yang tengah dirasakan oleh masyarakat kelas menengah kebawah (the middle class) seperti pengangguran, kemiskinan, masalah kesehatan, eksploitasi SDA menjadi sebuah vitamin bagi tumbuhnya iklim populisme yang semakin subur menghiasi konstelasi politik di Indonesia. Platform partai disusun melalui janji-janji manis pro rakyat sebagai basis utama orientasi perjuangan, meskipun janji manis tersebut seringkali masuk dalam kategori utopis.

Seiring runtuhnya orde baru, ada perubahan mendasar bagi sebagian besar partai politik di Indonesia. Apabila era sebelum reformasi wajah politik Indonesia digambarkan dengan skema “elitis-otoriatarian-militeristik” maka di sekarang ini wajah politik di Indonesia tergambar dengan skema “populis-demokratis-kerakyatan”. Perubahan tersebut hampir semuanya dilakukan bagi setiap partai politik di indonesia. Partai politik yang berhaluan populis pada umumnya lebih mengutamakan kebesaran massa, migrasi kelas sosial dan janji-janji manis yang seringkali tidak masuk akal. Dengan berorientasi pada pertimbangan banyak atau tidaknya basis massa sehingga mengakibatkan kualitas internal organisasi partai politik seperti terabaikan.

Ditambah dengan biaya sistem politik yang mahal membuat segalanya diukur dengan uang, menjadikan partai politik sekarang ini lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek. Dengan keadaan yang sedemikian rupa nampaknya membuat partai politik berlomba-lomba untuk membuat corak partai menjadi populis. Proses berlangsungnya pemilukada DKI Jakarta bisa menjadi bukti otentik bahwa corak populis menjadi strategi paling populer dalam misi mencari basis dukungan bagi setiap calon, seperti cagub-cawagub yang melakukan aksinya dengan turun ke perkampungan kumuh, memberikan obat gratis, sahur bersama warga Jakarta, memberikan janji-janji yang seringkali tidak masuk akal dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan secara terus menerus sehingga kualitas internal partai politik yang seharusnya melahirkan sosok revolusioner justru masuk kedalam perangkap populisme. Klimaksnya adalah partai politik tersebut mengalami kesulitan besar dalam melahirkan sosok teladan.

Dari orientasi perjuangan yang sedemikian rupa, menjadikan partai politik berhaluan populis memiliki kelemahan mendasar dalam mengelola organisasi pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena nilai internal yang dianut partai politik kulturnya sangat berbeda dengan nilai nilai yang berlaku di dalam organisasi pemerintahan.

Organisasi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri seperti kecepatan dalam pengambilan keputusan, kemampuan menyusun program kerja berbasis tepat sasaran, semangat impersonalitas, kemampuan menjalankan konstitusi secara penuh, kesadaran akan tanggung jawab dan lain-lain. Dalam tatanan praktis, karakteristik semacam itu seringkali tidak di transformasikan ke dalam wilayah intra organisasi partai politik. Sehingga tak jarang dijumpai produk partai politik melahirkan sosok yang tidak mampu menjalankan amanat pemerintahan dengan baik dan benar, yang ada justru melahirkan jaringan koruptor.

Populisme Sebagai Korupsi Demokrasi

Terlepas dari pro-kontra mengenai populisme, penulis beranggapan bahwa pendekatan ini adalah sebuah kecelakaan demokrasi. Kaum populis memanfaatkan kesenjangan masyarakat dalam praktek demokrasi demi kepentingan elektoral sesaat, pencitraan yang dilakukan dalam rangka menarik kaum proletar dalam lingkaran basis massa ketimbang tampil sebagai figur politik. Ide populisme yang lahir karena sebuah kesenjangan dalam masyarakat menjadikan sebuah harapan baru yang terkadang tidak masuk akal. Kasus pilkada DKI Jakarta tahun 2012 yang menjadi laboratorium penelitian menunjukan bahwa pendekatan populis menjadi sangat laris bagi setiap cagub-cawagub dengan menawarkan janji-janji tidak masuk akal yang membuat Jakarta seolah-olah menjadi surganya kota. Kalaupun nanti cagub-cawagub tersebut terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, seringkali janji-janji manis yang diutarakan saat kampanye seakan menghilang dari program yang direncanakan atau tidak sepenuhnya dilakukan. Taktis dalam hal ini pengkhianatan terhadap rakyat terjadi secara besar-besaran.

Kemunculan populisme lebih disebabkan karena dorongan dan tuntutan atas mahalnya ongkos kampanye, setiap partai politik pastinya tidak ingin mengalami kerugian pasca pemilu, oleh karenanya semakin besar ongkos partai politik dalam membiayai kampanye bisa menjadi dorongan kuat bagi kemunculan partai politik berhaluan populis dalam menyiapkan strategi membangkitkan pencitraan di mata publik. Populisme seringkali dicap sebagai benalu kebebasan, migrasi kelas sosial menjadi salah satu yang paling rutin.  Dalam sebuah survey yang dirilis oleh Economict Intelligence Unit tahun 2010, indeks demokrasi Indonesia pada posisi 60 dari 167 negara. Kalah dari negara tetangga seperti Papua Nugini (59) serta Thailand (57).  Secara implisit, salah satu yang menyebabkan indeks demokrasi Indonesia kalah dari negara tetangga adalah corak populis yang dianut para elit pemerintahan dalam menyikapi kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Para elit pemerintahan berhaluan populis lebih khawatir kehilangan popularitasnya ketimbang memberikan sebuah kebijakan yang baik meskipun hal tersebut berlawanan dengan arus opini dan harapan publik. Karena pencitraan menjadi sebuah basis pokok dalam perjuangan sehingga kerap kali elit pemerintah mengalami ketakutan dalam mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan publik.

Tatanan demokrasi yang tidak sehat seperti ini merupakan sinyal bahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjelang pemilu besar tahun 2014 diperkirakan tren populisme masih akan menjadi corak dominan bagi setiap partai politik dalam menyiapkan strategi elektoral. Nuansa populisme juga memberikan kontribusi besar bagi bobroknya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang selalu saja mendapatkan raport merah. Untuk mengubah hal tersebut kecerdasan bagi setiap masyarakat dalam menjawab serangan populisme sangat dibutuhkan dalam upaya membentuk tatanan pola pemerintahan yang baik dan tidak hanya pencitraan belaka.

 

Hendra Sunandar
Mahasiswa Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Artikel juga dimuat di halaman http://kabarpolitik.com/2012/08/22/populisme-corak-partai-politik-masa-kini/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s