Parpol Buruk, Presiden Repot

Sistem manajemen Partai Demokrat yang buruk membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut campur urusan partainya dan itu sangat mengganggu kesibukannya dalam mengurus masalahmasalah negara.

SBY dalam kapasitasnya sebagai presiden dan ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) mengambil keputusan mengagetkan dalam beberapa hari terakhir. Sayangnya, keputusan itu hanya untuk kepentingan Partai Demokrat dan tidak memberi manfaat bagi rakyat Indonesia. Setidaknya ada empat poin utama dalam membangun sistem manajemen partai yang baik.

Pertama, derajat kesisteman, yakni proses pelaksanaan fungsi parpol, termasuk penyelesaian konflik dilakukan menurut mekanisme yang sudah disepakati dalam AD/ART. Kedua, identitas nilai, yakni yang berkaitan dengan orientasi kebijakan dan tindakan parpol menurut ideologi atau platform partai. identitas nilai seperti ini tidak hanya tampak pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan parpol, tapi tampak pula pada basis sosial pendukung mereka.

Ketiga, derajat otonomi. Derajat ini berkaitan dengan pembuatan keputusan yang berkait dengan hubungan antara pengurus parpol dan aktor di luar pengurus. Keempat, pengetahuan publik (opini). Derajat ini merujuk pada pertanyaan apakah identitas parpol telah tertanam dalam imajinasi publik seperti yang telah dimaksudkan parpol? Manajemen parpol bisa dikatakan baik apabila telah memenuhi keempat poin utama tersebut.

Dari keempat poin di atas, penulis menilai derajat kesisteman Partai Demokrat memiliki rapor paling buruk dari seluruh poin. Hal tersebut terlihat ketika dengan tegas SBY mengambil alih tugas, fungsi, dan wewenang ketua umum PD, padahal apa yang dilakukan SBY tidak tertera dalam AD/ART partai itu. AD/ART mengatur kebijakan strategis yang menjadi wewenang Majelis Tinggi, Namun tidak termasuk mengambil alih tugas, fungsi, dan wewenang ketua umum.

Pada saat yang sama SBY pun memiliki tugas berat dalam membenahi persoalan-persoalan negara. Meskipun dalam pidato SBY tegas menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam urusan parpol tidak mengganggu fungsi mengurus negara. Bagaimanapun, penulis melihat pidato tersebut hanya sebagai pembelaan diri saja.

Artikel juga diterbitkan di Harian Seputar Indonesia edisi 13/03/2013 http://www.koran-sindo.com/node/299047

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s